Seoul (ANTARA/Yonhap-OANA) - Korea Selatan memutuskan akan meningkatkan persenjataan militernya di Laut Kuning yang tegang untuk menghadapi kemungkinan serangan baru dari Korea Utara, kata kantor kepresidenan Cheong Wa De Kamis.
Kantor itu juga mengumumkan rencana untuk memperbaiki kebijakan militer mengenai penggunaan kekuatan menghadapi Korea Utara jika pecah pertempuran.
Keputusan itu muncul setelah Korea Utara melakukan serangan terhadap Pulau Yeongpyeong di garis depan Korea Selatan di Laut Kuning, yang sejak lama menjadi titik api antara kedua militer yang bertempur pada Selasa.
Pemboman menewaskan dua anggota Agkatan laut Korea Selatan dan beberapa warga sipil serta melukai lebih dari sejumlah orang lainnya.
"Kita tidak harus melepaskan rasa krisis dalam persiapan untuk kemungkinan provokasi lain oleh Korea Utara. Sebuah provokasi seperti ini dapat berulang setiap saat," kata Presiden Lee Myung-bak sebagaimana dikutip dalam pertemuan darurat dengan menteri keamanan dan ekonomi.
Presiden menginstruksikan bahwa tentara di lima kepulauan di Laut Kuning, wilayah yang paling rentan terhadap perilaku berperang Korea Utara, akan dilengkapi dengan senjata tercanggih dunia, menurut juru bicara kantor kepresidenan Hong Sang-pyo.
Dalam kaitan dengan langkah itu, pemerintah akan mengalokasikan anggaran tambahan untuk memperkuat kapabilitas tempur di kepulauan Laut Kuning dan mencabut bekas rencana pemerintah pada 2006 untuk secara perlahan-lahan mengurangi skala kehadiran korp angkatan laut di sana, katanya.
Dia menambahkan bahwa pihak militer akan melakukan perubahan peraturan seluruh lembaga itu dalam upaya menghadapi serangan-serangan militer Korea Utara.
"Peraturan kami yang ada agak pasif karena difokuskan pada pencegahan eskalasi konflik, dan pemerintah telah memutuskan untuk membuat peraturan-peraturan baru guna mengubah paradigmanya sendiri untuk merespon provokasi Korea Utara," kata Hong.
Sebagai contoh, garis yang jelas akan ditarik antara respon terhadap serangan militer dan satu terhadap warga sipil, tambahnya.
Korea Selatan juga memutuskan untuk melakukan secara penuh langkah-langkah hukuman ekonomi terhadap Korea Utara yang telah dikenakan pada Mei setelah serangan torpedo yang mematikan terhadap sebuah kapal perang Korea Selatan.
"Seperti kelompok-kelompok bantuan sipil kepada Korea Utara, pemerintah akan meninjau kembali apakah akan memberikan bantuan (kepada kelompok-kelompok itu) dengan pertimbangan berbagai situasi, termasuk sentimen umum dan hubungan Korea Selatan-Korea Utara," katanya.
Seoul juga akan melanjutkan upaya-upaya diplomatik untuk menekan Pyongyang mengubah sikapnya itu.
"Terutama pemerintah akan meningkatkan upaya untuk mendesak peranan konstruktif China," kata Hong.
Mengenai bidang ekonomi, pemerintah berencana akan melakukan "langkah-langkah dini untuk menstabilkan pasar uang dan mempertahankan "sistem pemantauan 24 jam," katanya.
Kantor itu juga mengumumkan rencana untuk memperbaiki kebijakan militer mengenai penggunaan kekuatan menghadapi Korea Utara jika pecah pertempuran.
Keputusan itu muncul setelah Korea Utara melakukan serangan terhadap Pulau Yeongpyeong di garis depan Korea Selatan di Laut Kuning, yang sejak lama menjadi titik api antara kedua militer yang bertempur pada Selasa.
Pemboman menewaskan dua anggota Agkatan laut Korea Selatan dan beberapa warga sipil serta melukai lebih dari sejumlah orang lainnya.
"Kita tidak harus melepaskan rasa krisis dalam persiapan untuk kemungkinan provokasi lain oleh Korea Utara. Sebuah provokasi seperti ini dapat berulang setiap saat," kata Presiden Lee Myung-bak sebagaimana dikutip dalam pertemuan darurat dengan menteri keamanan dan ekonomi.
Presiden menginstruksikan bahwa tentara di lima kepulauan di Laut Kuning, wilayah yang paling rentan terhadap perilaku berperang Korea Utara, akan dilengkapi dengan senjata tercanggih dunia, menurut juru bicara kantor kepresidenan Hong Sang-pyo.
Dalam kaitan dengan langkah itu, pemerintah akan mengalokasikan anggaran tambahan untuk memperkuat kapabilitas tempur di kepulauan Laut Kuning dan mencabut bekas rencana pemerintah pada 2006 untuk secara perlahan-lahan mengurangi skala kehadiran korp angkatan laut di sana, katanya.
Dia menambahkan bahwa pihak militer akan melakukan perubahan peraturan seluruh lembaga itu dalam upaya menghadapi serangan-serangan militer Korea Utara.
"Peraturan kami yang ada agak pasif karena difokuskan pada pencegahan eskalasi konflik, dan pemerintah telah memutuskan untuk membuat peraturan-peraturan baru guna mengubah paradigmanya sendiri untuk merespon provokasi Korea Utara," kata Hong.
Sebagai contoh, garis yang jelas akan ditarik antara respon terhadap serangan militer dan satu terhadap warga sipil, tambahnya.
Korea Selatan juga memutuskan untuk melakukan secara penuh langkah-langkah hukuman ekonomi terhadap Korea Utara yang telah dikenakan pada Mei setelah serangan torpedo yang mematikan terhadap sebuah kapal perang Korea Selatan.
"Seperti kelompok-kelompok bantuan sipil kepada Korea Utara, pemerintah akan meninjau kembali apakah akan memberikan bantuan (kepada kelompok-kelompok itu) dengan pertimbangan berbagai situasi, termasuk sentimen umum dan hubungan Korea Selatan-Korea Utara," katanya.
Seoul juga akan melanjutkan upaya-upaya diplomatik untuk menekan Pyongyang mengubah sikapnya itu.
"Terutama pemerintah akan meningkatkan upaya untuk mendesak peranan konstruktif China," kata Hong.
Mengenai bidang ekonomi, pemerintah berencana akan melakukan "langkah-langkah dini untuk menstabilkan pasar uang dan mempertahankan "sistem pemantauan 24 jam," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar